Nunsius Apostolik: Perkuat Kesatuan Gereja Universal

Di Indonesia, Duta Paus bersama para uskup setempat berusaha memajukan Gereja lokal. Inilah fungsi utama Nunsius Apostolik, memperkuat jalinan kolegialitas para uskup dan Gereja lokal dengan Sri Paus sebagai kepalanya.

HIRUK pikuk keramaian dan kemacetan jalanan Jakarta seolah tak terasa ketika memasuki gedung di Jalan Medan Merdeka Timur No 18 Jakarta Pusat. Taman di depan dan di belakang gedung itu bak menjadi oase di tengah panasnya kota metropolitan. Di situlah kediaman Nunsius Apostolik untuk Indonesia, Mgr Antonio Guido Filipazzi. Tempat seperti ini lazim disebut sebagai Nunsiatur Apostolik. 

Bangunan yang sehari-hari tampak sepi itu menjadi jalur penghubung dan akses hubungan diplomatik dua negara: Indonesia dan Vatikan. Bahkan, Wakil Bapa Suci bagi Gereja di Indonesia telah menjadikan tempat itu sebagai residensi resminya sejak 66 tahun silam.

Namun banyak informasi tentang eksistensi Nunsiatur Apostolik ini nyaris terkubur dan tak diketahui khalayak, bahkan umat Katolik sendiri. Memang, publikasi tentang seluk-beluk serta kajian historisitasnya begitu minim.

Donasi Ursulin

Tepat 6 Juli 1947, Paus Pius XII mengangkat Uskup Agung Tituler Misthia, Mgr Georges-Marie-Joseph-Hubert-Ghislain de Jonghe d’Ardoye MEP sebagai Delegatus Apostolik untuk Indonesia. Perutusan ini seolah menjadi jawaban beberapa Vikaris di Indonesia yang meminta Takhta Suci mengirimkan Delegatus Apostolik pada 1946. Mereka antara lain: Vikaris Apostolik Batavia Mgr Pieter Jan Willekens SJ, dan Vikaris Apostolik Pontianak Mgr Tarcisius Henricus Josephus van Valenberg OFMCap.

Mgr d’Ardoye tiba di Batavia dengan pesawat pada 27 Juli 1947. Mantan Vikaris Apostolik Yünnanfu, Cina ini disambut meriah oleh wakil Gereja dan otoritas sipil. Selama sebulan, ia tinggal di Hotel der Nederlanden. Lalu atas usul Mgr Willekens, ia menempati sebuah kamar di wisma vikariat. Kala itu, Letnan-Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johanna van Mook diminta untuk mencarikan tempat tinggal bagi Mgr d’Ardoye.

Pada 4 November 1947, setelah menolak bekas Konsulat Italia dan beberapa rumah, Mgr d’Ardoye ditawari van Mook sebuah rumah di Koningsplein Oost No 18. Akhirnya, ia mendiami rumah itu sejak 6 Desember 1947. Sehari berselang, diadakan upacara pengibaran bendera untuk menandai rumah resmi Delegatus Apostolik, yang dihadiri tamu gerejani maupun sipil.

Berkat donasi Superior Jenderal Ursulin (OSU), rumah itu dapat dibeli sebagai kediaman resmi wakil Bapa Suci di Indonesia pada 14 Mei 1949. Pemberkatannya dihelat pada 15 Oktober 1949, ditandai dengan pemasangan patung St Teresia Kanak-Kanak Yesus – hadiah dari Vikaris Apostolik Malang Mgr Antonius Everad Johanes Albers OCarm. Sejak hari itu hingga kini, Wakil Kepausan tidak berpindah, kecuali saat residensi dibangun pada 1965-1966, utusan Paus tinggal di Jalan Imam Bonjol 7, Jakarta Pusat.

Sejak Oktober 1964, Mgr Ottavio De Liva berniat untuk membangun residensi Nunsiatur baru. Seorang arsitek Jerman, Hermann Bohnekamp yang sedang di Jakarta mengurus pembangunan Kedutaan Jerman, merancang bangunan baru Nunsiatur. Namun, Mgr De Liva keburu wafat pada 23 Agustus 1965. Maka peresmian residensi baru dilaksanakan penggantinya Mgr Salvatore Pappalardo pada 29 Juni 1966, yang dihadiri oleh Presiden Soekarno.

Duta Paus

Fungsi utama Nunsius Apostolik yang sering disebut Duta Besar Vatikan ialah mewakili Sri Paus dan Takhta Suci. Artinya, ia pertama-tama menjadi wakil Paus, bukan sebagai Kepala Negara-Kota Vatikan, tapi Kepala Gereja Universal. Pasalnya, sebelum Negara-Kota Vatikan lahir pada 1929, Paus sudah mengutus dutanya ke pelbagai tempat di dunia.

Dalam kolegialitas dengan para uskup sedunia, Uskup Roma ialah kepalanya, yakni yang pertama diantara rekan sederajat (primus inter pares). Maka demi terjalinnya kesatuan relasi dengan kepalanya, Uskup Roma mengirimkan para dutanya. Fungsi Duta Paus untuk Gereja lokal ini umumnya disebut Delegatus Apostolik. Ia tidak punya hubungan diplomatik dengan otoritas sipil. Meskipun hanya berhubungan dengan para Vikaris Gereja lokal, Delegatus Apostolik tetap mendapat previlese dan imunitas selayaknya korps diplomatik. Maka bersama dengan para uskup Gereja lokal, ia juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan sipil.

Di Indonesia, Mgr d’Ardoye pada mulanya hanya berfungsi sebagai Delegatus Apostolik. Meski demikian, ia hadir mewakili Paus dalam upacara penyerahan kedaulatan Indonesia bersama Duta Besar 10 negara pada 28-29 Desember 1949. Ia pun melihat peluang kerjasama diplomatik dengan Indonesia dan melaporkannya pada Takhta  Suci. Hasilnya, Vatikan mengakui kedaulatan Indonesia pada 4 Januari 1950.

Gayung pun bersambut. Mgr d’Ardoye bertemu dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pertemuan itu menghasilkan undangan agar Takhta Suci membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada 10 Januari 1950, Vatikan menerima undangan Hatta. Akhirnya, Internunsiatur Apostolik didirikan di Jakarta sejak 16 Maret 1950 dengan Internunsius pertama Mgr d’Ardoye. Sementara pada 25 April 1950, Indonesia menugaskan Sekretaris Suyoto Suryodipuro dan Atasé Suryono Sastrowardoyo berangkat ke Roma. Lalu lima hari kemudian, Sukardjo Wigjopranoto sebagai Duta Besar pertama Indonesia untuk Vatikan menyusul; dan bertemu dengan Paus Pius XII pada 25 Mei 1950.

Dengan demikian, relasi diplomatik Indonesia-Vatikan dimulai. Bahkan sejak 7 Desember 1965, statusnya diubah menjadi Nunsiatur Apostolik dengan Pro-Nunsius pertama Mgr Salvatore Pappalardo. Nunsius Apostolik ini tak sekadar berfungsi sebagai Delegatus Apostolik, melainkan memerankan fungsi diplomatik resmi dengan otoritas sipil. Artinya, fungsi perwakilan gerejani ditambah dengan fungsi wakil Takhta Suci sebagai duta bagi sebuah negara.

Entitas Internasional

Dalam kancah internasional, Gereja diakui oleh hukum internasional sebagai suatu realitas yang mirip seperti sebuah negara. Entitas Gereja dinilai punya struktur dan pemerintahannya sendiri di bawah Sri Paus. Maka secara diplomatik, Gereja pun berhak mengirimkan utusannya pada sebuah negara. Inilah kekhasan Gereja yang sudah memiliki relasi diplomatik dengan otoritas sipil sejak Abad Pertengahan.

Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa Negara-Kota Vatikan didirikan agar Paus sebagai Kepala Gereja bisa bebas dan berdaulat untuk menjalankan fungsi gubernasinya sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Roma. Jika tidak berdaulat dalam sebuah negara sendiri, tentu Paus akan terpengaruh oleh otoritas pemerintahan sipil yang dapat menjadikan fungsi pemerintahan Gereja bias kepentingan. Maka ketika muncul relasi diplomatik antarnegara sejak abad XV, Paus pun ikut mengirimkan dutanya. Misal, relasi diplomatik dengan Spanyol (abad XV), Perancis, Swiss dan Portugal (abad XVI), dll. Kini tercatat lebih dari 180 negara yang mengirimkan dutanya dan menjalin relasi diplomatik dengan Vatikan dengan status Nunsiatur Apostolik. Sedangkan perwakilan Takhta Suci di suatu negara dengan status Delegatus Apostolik berjumlah sembilan.

Sementara itu, Takhta Suci juga mengirimkan utusannya untuk organisasi internasional maupun lembaga regional. Duta Paus ini disebut Misi Apostolik, yang ikut dalam perhelatan organisasi, baik sebagai anggota, mitra maupun pengamat. Misal, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Latin Union (LA), Uni Afrika (UA), Liga Negara-Negara Arab (LAS), dll. Kini Misi Takhta Suci untuk organisasi internasional berjumlah lebih dari 40 relasi kerjasama.

Persatuan dengan Kepala

Menilik fungsi utama Duta Apostolik ialah sebagai wakil Bapa Suci (fungsi eklesial), tak heran jika para Nunsius banyak berhubungan dengan para uskup Gereja setempat. Sementara itu, relasi bilateral (fungsi diplomatik) dengan negara diharapkan mampu menunjang fungsi utamanya itu. Mereka tentu akan mengunjungi Gereja lokal untuk memotret situasi yang ada. Bahkan dalam pertemuan terakhir para Duta Apostolik tahun 2013 dengan Sri Paus, ditegaskan bahwa Nunsius berperan penting dalam proses pemilihan uskup setempat. Ia bertugas mengumpulkan data dan informasi kandidat uskup, memberikan rekomendasi, dan mengirimkannya pada Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa.

Dalam konteks Indonesia, para Duta Paus dengan setia berkeliling ke seluruh teritori gerejani di tanah air. Mereka akan hadir dalam acara-acara penting Gereja lokal, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan perwakilannya di daerah. Misal, Hari Ulang Tahun Gereja lokal, peresmian lembaga gerejani, tahbisan uskup yang kadang juga diminta untuk menjadi penahbis utama atau penahbis pendamping. Bersama para uskup Gereja lokal, Nunsius juga berperan dalam mengembangkan Gereja lokal, terutama memperkokoh persatuan pada uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Selain itu, ia bertugas menyampaikan petunjuk dari Paus pada para uskup. Pun turut serta memfasilitasi pendirian atau pemekaran teritori gerejani baru.

Dalam sejarah, Mgr d’Ardoye menjadi penahbis utama bagi enam uskup di Indonesia. Kardinal pertama Indonesia Justinus Darmojuwono ditahbiskan uskup oleh Mgr De Liva pada 1964. Kardinal Pappalardo dan Mgr Mees menjadi penahbis utama bagi dua uskup Indonesia. Selain itu, Mgr Mees juga menjembatani kunjungan Paus Paulus VI ke tanah air pada 2 Desember 1970. Mgr Farano menjadi penahbis pendamping dua uskup pribumi kala menjadi Pro-Nunsius Indonesia. Sementara Mgr Buces menahbiskan Uskup Auksilier Amboina Mgr Josephus Tethool MSC (1982). Mgr Canalini menahbiskan tiga uskup dan menjadi penahbis pendamping bagi seorang uskup, serta mengurus visitasi apostolik Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia pada 9-14 Oktober 1989. Penahbis pendamping empat uskup diperankan oleh Mgr Sambi kala bertugas di Indonesia. Mgr Fratini menjadi penahbis pendamping Uskup Sintang Mgr Agustinus Agus. Hal yang sama dialami oleh Mgr Girelli, selain menahbiskan Uskup Sibolga Mgr Ludovikus Simanullang OFMCap.

Selain itu, Nunsius merangkul uskup setempat untuk memajukan Gereja lokal. Misal, Mgr d’Ardoye mendorong pembukaan Seminari di Bandung dan Manado. Ia pun melontarkan gagasan pendirian Universitas Katolik, bahkan membentuk tim khusus untuk menerjemahkan Rituale Romanum ke dalam Bahasa Indonesia sejak 20 September 1948. Sementara Mgr Alibrandi ditugaskan Paus Yohanes XXIII dalam pelaksanaan Konstitusi Apostolik Quod Christus tentang pendirian Hirarki Gerejani Indonesia pada 3 Januari 1961.

Sejak relasi diplomatik Indonesia-Vatikan dimulai, gelombang ziarah ke Kota Abadi pun berkembang. Tak jarang, peziarah mendapat kesempatan beraudiensi langsung dengan Bapa Suci. Bahkan, Gereja Katolik dan tokoh-tokoh lintas agama di negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini bergandeng tangan mempromosikan dialog antaragama dan budaya damai dalam keanekaragaman. Kini Mgr Filipazzi berfokus pada promosi dialog antaragama dalam menjalankan fungsi diplomatiknya dengan otoritas sipil di Indonesia.

R.B.E. Agung Nugroho
___________
Foto: 
3. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr Antonio Guido Filipazzi menyampaikan Surat Kepercayaan pada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono [www.presidenri.go.id]
4. Mgr Antonio Guido Filipazzi bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok [HIDUP/Angela Riyanti dalam www.hidupkatolik.com]
5. Mgr Antonio Guido Filipazzi disambut dengan upacara adat Dayak saat berkunjung ke Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat [R.B.E. Agung Nugroho]
6. Mgr Antonio Guido Filipazzi sedang merayakan Misa Tridentin [missatridentinaemportugal.blogspot.com]

Keterangan:
Artikel ini pernah dimuat di Majalah HIDUP Edisi No.48, 1 Desember 2013, halaman 8-11.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. HIRARKI GEREJA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger